 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
||||||
 |
 |
|
||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
||
|
- UU NO. 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH
- UU NO. 4 TAHUN 1999 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR DAN DPRD
- UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
- UU NO. 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
- UU NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
- UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- UU NO. 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Undang-undang lainnya yang berkait dengan otonomi daerah, kami tampilkan dalam bentuk file PDF yang dapat di download. Undang-undang ini dapat menjadi referensi bagi siapa saja yang memiliki interest pada tercapai otonomi daerah sebagaimana harapan kita semua dan tidak terbawa euforia reformasi yang dapat menghancurkan sendi kehidupan berbangsa.
- Law
No. 34/2000
Amendment to the Law No. 18/1997 on Regional Taxes and Regional Levies [ Indonesian version ] - Law
No. 43/1999
Amendment to the Law No. 8 / 1974 on the Ordinance of the Civil Service
[ Indonesian version ] - Law No. 41/1999
Forestry [ Indonesian version ] - UU No. 31/1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - UU No. 28/1999
Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme - Law
No. 25/1999
Centre-Regional Fiscal Balance [ Indonesian version ] - Law
No. 22/1999
Regional Governance [ Indonesian version ] - UU No. 4/1999
Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
