Terraze Jawa Timur   Home Propinsi Jawa Timur DPRD Jawa Timur Pustaka Sumber Hukum Alamat Dinas Propinsi Jawa Timur Alamat Dinas Kab Kota


Dalam Pustaka sumber hukum ini memberikan referensi terkait khususnya pada bidang hukum yang lebih diarahkan pada tercapainya Otonomi daerah. Pustaka sumber hukum ini terdiri dari :
  1. PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TITIK BERAT PADA DAERAH TINGKAT II
  2. PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA 26 (DUA PULUH ENAM) DAERAH TINGKAT II PERCONTOHAN
  3. PERATURAN PEMERINTAH NO. 25 TAHUN 2000 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM
  4. PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN KONSULTASI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
  5. PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN KONSULTASI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
  6. PERATURAN PEMERINTAH NO. 84 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
  7. PERATURAN PEMERINTAH NO. 96 TAHUN 2000 TENTANG TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
  8. PERATURAN PEMERINTAH NO. 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
  9. PERATURAN PEMERINTAH NO. 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGEDAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
  10. PERATURAN PEMERINTAH NO. 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
  11. PERATURAN PEMERINTAH NO. 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
  12. PERATURAN PEMERINTAH NO. 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
  13. PERATURAN PEMERINTAH NO. 104 TAHUN 2000 TENTANG DANA PERIMBANGAN
  14. PERATURAN PEMERINTAH NO. 105 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH
  15. PERATURAN PEMERINTAH NO. 106 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
  16. PERATURAN PEMERINTAH NO. 107 TAHUN 2000 TENTANG PINJAMAN DAERAH
  17. PERATURAN PEMERINTAH NO. 108 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH
  18. PERATURAN PEMERINTAH NO. 109 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
  19. PERATURAN PEMERINTAH NO. 110 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
  20. PERATURAN PEMERINTAH NO. 129 TAHUN 2000 TENTANG PERSYARATAN PEMBENTUKKAN DAN KRITERIA PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH
  21. PERATURAN PEMERINTAH NO. 141 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG USAHA PERIKANAN
  22. PERATURAN PEMERINTAH NO. 142 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
  23. PERATURAN PEMERINTAH NO. 151 TAHUN 2000 TENTANG TATACARA PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
  24. PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD
  25. PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 2001 TENTANG PENGAMANAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK / KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Privacy Policy | Terms and Conditions
Copyright (c) eastjavabiz.org. All rights reserved.