- KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 134 TAHUN
1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN
TATA KERJA MENTERI NEGARA
- KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 136 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
- KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 49 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN
OTONOMI DAERAH
- KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 52 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKKAN TIM
KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UU NO 22/99 DAN UU NO. 25/99
- KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 84 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 49 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN
OTONOMI DAERAH
- KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 151 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 49 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN
OTONOMI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NO. 84 TAHUN 2000
- KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 157 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KERJA PUSAT IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 1999 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1999 TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
- KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 159 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
- KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 181 TAHUN 2000 TENTANG DANA ALOKASI UMUM
DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2001
- KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 5 TAHUN 2001 TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN
KABUPATEN / KOTA
- KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 6 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN JUMLAH
DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROPINSI
DAN KABUPATEN / KOTA YANG BARU DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM
1999
- KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPPRES NO. 166/2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, KEWENANGAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN KEPPRES NO. 173/2000
- KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 17 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPPRES NO. 178/2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA
PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
- Keppres
No 5 / 2002
Tentang Perubahan atas Keppres No. 110/2001, Tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Keppres
No 4 / 2002
Tentang Perubahan atas Keppres No. 108/2001, Tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara
- Keppres
No 3 / 2002
Tentang Perubahan atas Keppres No. 103/2001, Tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Keppres
No 2 / 2002
Tentang Perubahan atas Keppres No. 101/2001, Tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Menteri Negara
- Keppres
No 1 / 2002
Tentang Perubahan atas Keppres No. 100/2001, Tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Menteri Negara Koordinator
- Keppres
No 131 / 2001
Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2002
- Keppres No. 124/2001
Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan
- Keppres No. 40/2001
Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan
Rumah Sakit Daerah
- Keppres No. 10/2001
Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang
Pertanahan
- Keppres No. 74/2001
Tentang Tata
Cara Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah
- Keppres
No. 62/2001
Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor
166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana
Telah Beberapa kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 42 Tahun 2001
- Keppres
No. 42/2001
Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor
166 Tahun 200 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana
Telah Beberapa kali diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 16 Tahun 2001
- Keppres
No. 39/2001
Tentang Penggunaan Dana Kontinjensi untuk Bantuan Pengalihan
Personil , Peralatan, Pembayaan, dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah
Daerah
- Keppres
No. 17/2001
Tentang Perubahan atas Keppres No. 178/2000, Tentang
Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Keppres
No. 16/2001
Tentang Perubahan atas Keppres No. 166/2000, Tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah
dengan Keppres No. 173/2000
- Keppres
No. 6/2001
Tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan
Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang baru
dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999
- Keppres
No. 5/2001
Tentang Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Keppres
No. 181/2000
Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001
- Keppres
No. 159/2000
Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah
- Keppres
No. 157/2000
Tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
- Keppres
No. 151/2000
Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 49
Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Sebagaimana
telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000
- Keppres
No. 52/2000
Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan
UU No. 22/99 dan UU No. 25/99
- Keppres
No. 49/2000
Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
- Keppres
No. 44/2000
Tentang Komisi Ombudsman Nasional
- Presidential
Decree No. 18/2000
Concerning Guidelines for The Implementation of The
Procurement of Goods/Services for Government Agencies [ Indonesian version ]
- Presidential
Decree No. 17/2000
Concerning The Implementation of The State Revenues
and Expenditures Budget [ Indonesian version ]
|
|
|