KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH NO. 4 TAHUN 1999 TENTANG TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI, KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH NO. 63 TAHUN 1999 TENTANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN PERISTILAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH NO. 64 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH NO. 65 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI PEMBENTUKKAN KELURAHAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH NO. 16 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKKAN ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH DAN PENETAPAN WAKIL ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH NO. 19 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN WAKIL-WAKIL DAERAH SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH NO. 110.05-336 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN ANGGOTA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH NO. 118.281 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH NO. 188.2-198 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PUSAT PERCEPATAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1999 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH NO. 800.05-237 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKKAN SUB TIM /PENGALIHAN PERSONIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL SURAT EDARAN SURAT EDARAN NO. 118/1379/PUMDA TAHUN 2000 TENTANG RENCANA KERJA PERCEPATAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1999 SURAT EDARAN NO. 118/1500/PUMDA TAHUN 2000 TENTANG PENATAAN DAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN SURAT EDARAN NO. 800/2365/SJ TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN REALOKASI DAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DI DAERAH SURAT EDARAN NO. 045/ 2364/SJ TAHUN 2000 TENTANG PENATAAN DOKUMEN / ARSIP SURAT EDARAN NO. 903/2735/ SJ TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN APBN TAHUN ANGGARAN 2001 SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN DAERAH NO. SE-186/A/200 DAN NO. 911/2189/PUMDA TANGGAL 14 DESEMBER TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 2001 BAGI INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN YANG AKAN DISERAHKAN/DILIMPAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAERAH NO. SE-199/A/200 DAN NO. SE-845.1/2233/PUMDA TANGGAL 29 DESEMBER TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PEMBAYARAN IURAN WAJIB DAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAERAH NO. SE-17/A/200 DAN NO. SE-902/228/PUMDA TANGGAL 25 JANUARI TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 9/2001 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 97/2000, tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kepmendagri 41/2001 Tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 43/KEP/2001 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kepmendagri dan Otda No. 23/2001 TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH Kepmendagri dan Otda No. 22/2001 TENTANG BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH Kepmendagri dan Otda No. 17/2001 PELIMPAHAN PENGAWASAN FUNGSIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA GUBERNUR Decree of The Minister of Finance No. 344/KMK.06/2001 [ Indonesian version ] Concerning The Distribution of Funds being Portion of Region from Natural Resources Decree of The Minister of Industry and Trade No. 78/MPP/Kep/3/2001 Concering Guidelines of Minimum Standard of Service (PSPM) in the Trading and Industrial Field Surat Perintah Tugas Mendagri dan Otda No. 148/OTDA/2001 Kepmendagri dan Otda No. 13/2001 Tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri R.I No.061/729/TJ tgl.21 Maret 2001 PERIHAL PENATAAN PERANGKAT DAERAH Kepmenperindag  No. 80/MPP/Kep/3/2001 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DENGAN TINDAK LANJUT DIALIHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH Kepmendagri dan Otda No.5/2001 PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK Kepmendagri dan Otda No.8/2001 Tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipilih Menjadi Kepala Desa atau Dipilih/diangkat Menjadi Perangkat Desa Surat Edaran No. 911/2189/PUMDA Perihal Pedoman Perancanaan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja  Rutin TA 2001 bagi Instansi Vertikal Departemen yang akan Disertakan/Dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Surat Edaran No. 118/1500/PUMDA Perihal Penataan Kewenangan dan Kelembagaan Surat Edaran No. 118/1379/PUMDA Perihal Rencana Kerja Percepatan Implementasi Undang-Undang No. 22 /1999 dan Undang-Undang No. 25/1999 Kepmendagri dan Otda No.16/2000 Tentang Pedoman Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Penetapan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kepmendagri dan Otda No.118 -  281 /2000 Tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kepmenkeu No.556/KMK.03/2000 TENTANG TATACARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS Kepmenkeu No. 523/KMK.03/2000 Tentang Tatacara Pengaggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kepmendagri dan Otda No.50/2000 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Lampiran VII.4) Kepmendagri dan Otda No.48/2000 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepmendagri dan Otda No.47/2000 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kepmendagri No. 65/99 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan Kepmendagri No. 64/99 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Kepmendagri No. 63/99 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelengaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan Permendagri No. 4/99 Tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa